“Dana Desa sampai sekarang besarannya 1,7 persen dari APBN. Harapannya Dana Desa ini bisa mencapai 3-5 persen agar pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan di desa menjadi lebih optimal dan berdasarkan hasil musrenbang itu bisa langsung dieksekusi secara menyeluruh oleh pemerintah Dldesa,” ungkapnya.
Dikatakan, pada intinya rekan-rekan kades hanya meminta agar yang diperjuangkan bisa tersosialisasikan dengan benar terlebih dahulu.
“Masyarakat jangan sampai salah menginterpretasi dari gerakan kepala desa. Seolah-olah yang muncul bahwa kepala desa itu rakus dan ingin menjabat seumur hidup atau sebagainya,” ungkapnya.
Padahal banyak yang diperjuangkan, Ia menyebut, ada 14 yang sedang diperjuangkan oleh kades terkait dalam daftar inventarisir masalah dan terkait dengan undang-undang yang perlu dibenahi maupun undang-undang desa hingga produk turunan berupa Peraturan Pemerintah, Permen maupun Perbub.
Ia menyampaikan, berkumpulnya KIB adalah menyatukan rasa dan suara untuk bisa melobi kembali kepada pemerintah maupun DPR RI.
“Target kami sebelum tahun politik dimulai, itu bisa memperjuangkan bersama dan menyampaikan hal ini kepada pemerintah maupun DPR,” ujarnya.
Karena, jikalau sudah masuk ke tahun politik, lanjut ia, DPR akan sibuk dengan segala pekerjaan yang ada.
“Teman-teman di DPR banyak pekerjaan, banyak aspirasi dari konstituen yang ada. Kadang, kalau kita menyampaikan hal yang seperti ini disaat mereka waktunya longgar. Kalau disaat sibuk, maka mungkin akan tidak menjadi sesuatu hal yang diprioritas. Ini waktu yang meped menjelang akhir jabatan dari pengabdian mereka di DPR RI,” jelasnya.
