“Target SPPG di Jateng harus tercapai. Saat ini baru 335 unit, artinya ada sesuatu yang tersumbat. Maka, mumpung seluruh pengemban fungsi ada di sini, mari kita buka penyumbat itu bersama-sama,” tegasnya.
Untuk itu, Ahmad Luthfi mendorong enam langkah strategis: pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan lokal melalui BUMDes, gapoktan, dan pelaku usaha daerah; perbaikan tata kelola dan koordinasi pemerintahan; pendataan dan validasi sasaran program; pengawasan ketat terhadap keamanan dan sanitasi pangan; monitoring pasokan bahan baku; serta edukasi gizi dan kampanye anti-pemborosan makanan.
Luthfi juga mengapresiasi daerah yang telah membentuk Satgas MBG sesuai instruksi Mendagri, seperti Kabupaten Jepara.
“Setelah rapat ini, segera melapor kepada bupati atau wali kota untuk menerbitkan SK pembentukan Satgas MBG di wilayah masing-masing. Kalau setiap kabupaten/kota sudah punya Satgas, maka rentang kendali, koordinasi pusat-daerah, serta problem solving akan lebih mudah. Provinsi juga bisa lebih cepat melakukan intervensi bila diperlukan,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Gubernur Luthfi. Ia juga menegaskan keberadaan BGN kini memiliki payung hukum yang kuat.
“Saya senang dengan pimpinan seperti ini. Beliau tegas, hafal di luar kepala, dan instruksinya jelas,” kata Dadang.
Ia menambahkan, hingga 28 Juli 2025 terdapat 2.378 SPPG aktif di seluruh Indonesia, yang melayani 7.436.805 penerima manfaat, dengan estimasi anggaran operasional sebesar Rp 111,55 miliar per hari atau Rp 2,23 triliun untuk 20 hari pelayanan.
