Menutup rangkaian evaluasi, Kepala BPKAD Kabupaten Tegal, Bangun Tri Raharjo, memaparkan kondisi fiskal daerah yang kini dalam posisi “kurus”. Dari total APBD sebesar Rp2,9 triliun, sebanyak 75 persen masih bergantung pada dana transfer pusat, dengan sisa dana fleksibel hanya sebesar Rp237 miliar untuk mendanai visi misi bupati serta program prioritas OPD setelah dikurangi belanja rutin dan mandatory.
Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi pemotongan dana transfer dari pusat, Bangun menegaskan pentingnya efisiensi belanja melalui transformasi budaya kerja, termasuk pemotongan biaya perjalanan dinas dan operasional kendaraan hingga 50 persen.
“Kami akan melakukan audit ketat terhadap penghematan energi dan operasional di setiap instansi, sehingga efisiensi ini benar-benar memberikan ruang bagi penguatan kemandirian fiskal kita,” pungkasnya. (**)
