Pemerintah juga menandatangani perjanjian kerja sama, menyerahkan sertifikat awak kapal perikanan, pelatihan Bahasa Korea serta meresmikan asrama pelatihan.
Direktur Jenderal Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi menyebut program ini sebagai model perlindungan hulu-hilir pekerja migran.
“Bekerja di luar negeri adalah hak warga negara. Tapi kita ingin mereka berangkat dengan kompetensi,” ujar Rinardi.
Pemerintah menargetkan pelatihan 500 ribu calon pekerja migran melalui program vokasi, terdiri dari 300 ribu lulusan SMK dan 200 ribu masyarakat umum, termasuk dari sektor kelautan dan perikanan.
“Pendekatan baru ini di harapkan mengubah paradigma pekerja migran. Dari sekadar pengirim devisa menjadi pelaku ekonomi baru saat kembali ke daerah asal,” ucap Rinardi. (**)
