“Badan Pendapatan Daerah dikembalikan ke BPKAD. Seperti halnya Perkim digabungkan kembali dengan DPUPR,” jelasnya.
Ditambahkan, dengan menggabungkan sejumlah OPD, sehingga tidak diperlukan kembali lelang jabatan eselon 2. Hal itu dipastikan bisa mengurangi anggaran untuk lelang jabatan dan gaji pejabat eselon 2.
“Termasuk, tidak menambah anggaran TPP karena eselon 2 pastinya TPP akan lebih besar,” pungkasnya. (**)
