Salah satu program yang di sorot adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang di luncurkan Kementerian PKP di berbagai wilayah. Program tersebut memanfaatkan data terpadu untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Capaian Jateng
Dalam forum tersebut, Ahmad Luthfi menyampaikan capaian Jawa Tengah sepanjang 2025 yang berhasil menuntaskan 274 ribu unit backlog perumahan. Capaian itu merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, CSR perusahaan, Baznas, serta partisipasi masyarakat.
“Kolaborasi menjadi kunci. Dengan sinergi yang kuat, beban backlog perumahan dapat di tekan secara signifikan,” kata Boedyo.
Untuk tahun 2026, Pemprov Jawa Tengah menargetkan capaian serupa guna mempercepat pengurangan backlog pada masa kepemimpinan kepala daerah saat ini. Selain itu, pemerintah provinsi juga terus mengupayakan relokasi warga terdampak bencana agar segera mendapatkan hunian sementara maupun hunian tetap.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Pada 2025, Jawa Tengah menganggarkan perbaikan 17 ribu RTLH.
“Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah menganggarkan untuk rumah layak huni. Seperti yang di lakukan di Jawa Tengah,” ujar Maruarar.
Rakor tersebut menjadi bagian dari langkah konkret pemerintah dalam mempercepat realisasi program 3 juta rumah sebagai agenda strategis nasional, dengan menempatkan kolaborasi pusat dan daerah sebagai fondasi utama penyelesaiannya. (**)
