SEMARANG, smpantura – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Tengah didorong untuk menjadi penggerak utama pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi. Seiring kinerja yang terus membaik, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kontribusi dividen secara berkelanjutan dalam lima tahun mendatang.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar berorientasi pada kinerja bisnis yang sehat dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. BUMD diminta tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi menjadi pengungkit ekonomi dan sumber pendapatan daerah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan, prinsip utama pengelolaan BUMD adalah menghasilkan keuntungan. “Prinsipnya BUMD harus untung. Ora untung, ora usah dadi BUMD,” tegasnya saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (1/4/2026).
Data Pemprov Jateng mencatat, hingga 2025 terdapat 122 BUMD kabupaten/kota yang terdiri dari 33 lembaga keuangan, 54 aneka usaha, dan 35 perusahaan air minum. Total asetnya mencapai Rp 15,445 triliun dengan laba bersih Rp 587,684 miliar dan Return on Asset (ROA) sebesar 3,80 persen.
Sementara itu, BUMD milik Pemprov Jawa Tengah berjumlah 41 entitas dengan total aset Rp 118,038 triliun. Laba bersih tercatat Rp 1,775 triliun dengan ROA 1,50 persen. Pada tahun yang sama, dividen yang disetorkan mencapai Rp 732,388 miliar dengan Return on Investment (ROI) sebesar 18,31 persen.
Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi RPJMD pada 13 Maret 2025, target setoran dividen BUMD periode 2026-2030 diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 10,58 persen per tahun.
