Dalam sektor keuangan, Bank Jateng disebut menjadi tulang punggung penguatan fiskal daerah. Selain melayani transaksi pemerintah daerah, bank tersebut juga didorong memperluas pembiayaan ke sektor produktif seperti UMKM, ketahanan pangan, perumahan, serta digitalisasi layanan keuangan.
Keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil juga tercermin dari kinerja BPR BKK (Perseroda). Hingga 2025, penyaluran kredit mencapai Rp 10,823 triliun dengan komposisi 71 persen kredit produktif. Sementara penjaminan produktif tercatat Rp 1,630 triliun, mayoritas disalurkan untuk sektor UMKM.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menilai BUMD di Jawa Tengah berpotensi menjadi percontohan nasional, khususnya di sektor perbankan daerah, jika mampu menjaga kinerja yang sehat, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, bank daerah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berperan sebagai instrumen pembangunan daerah, penggerak ekonomi lokal, serta mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan keuangan.
“Ukuran keberhasilan tidak cukup dari laba dan dividen, tetapi juga dari dampaknya terhadap pembangunan dan pemerataan ekonomi,” ujarnya.
Senada, anggota Komisi II DPR RI, Edy Oloan Pasaribu, menyebut Jawa Tengah memiliki peluang besar menjadi pilot project nasional dalam tata kelola BUMD yang transparan dan berkelanjutan.
Ia menekankan, tantangan utama pemerintah daerah saat ini adalah menurunkan angka kemiskinan. Karena itu, kepala daerah didorong mengedepankan inovasi dan semangat kewirausahaan dalam mengelola aset daerah agar memberikan kontribusi nyata terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat.
