NASIONAL, smpantura – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial (Kemensos) yang dipimpin langsung oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini pada Selasa (23/5) .Hal tersebut berkaitan dengan bantuan sosial Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, bahwa pengeledahan di Kemensos terkait dengan dugaan tipikor penyaluran bansos, berupa beras untuk masyarakat miskin di Indonesia. Oleh karena itu, KPK melakukan penggeledahan di Kemensos.
“Penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di Kemensos dalam rangka untuk terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang telah kami miliki terkait dugaan tipikor penyaluran bansos berupa beras untuk program keluarga harapan tahun 2020 sampai 2021 di Kemensos,” kata Ali, pada Rabu (24/5).
Menanggapi hal ini, Tri Rismaharini berulang kali mengatakan, dirinya tak mengetahui terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras. Dia mengaku belum menjadi Mensos saat bansos beras bergulir. Risma baru dilantik pada 23 Desember 2020. Dirinya dipilih Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Juliar Batubara yang tersandung kasus suap bansos Covid-19. Meski demikian, Risma menilai program bansos beras itu aneh. Salah satunya terkait penggunaan anggaran.
“Hanya yang saya tahu ini aneh. Waktu saya baca, kenapa duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Lijamsos turut serta. Itu saja saya yang heran. Tapi kan saya tidak tahu, case, kejadiannya itu kayak apa,” ucap Risma.
Dalam konferensi pers dia menegaskan, komitmennya di Kemensos agar bersih dari korupsi. Jika para jajaran Kemensos tidak menghiraukan arahannya, hal tersebut bisa terulang.
