Hanif menambahkan, pengembangan aglomerasi merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah secara terintegrasi. Secara nasional, pemerintah menargetkan pembentukan 35 aglomerasi pengolahan sampah di berbagai daerah.
“Total aglomerasi se Indonesia yang akan kami sampaikan ke Presiden berjumlah 35, termasuk terakhir Tegal Raya dan Pekalongan Raya,” ungkap Hanif.
Ia juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Ahmad Luthfi yang dinilai progresif dan serius dalam menangani sampah. Hingga saat ini, capaian pengelolaan sampah di provinsi tersebut telah mencapai 30 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 26 persen.
Menurut Hanif, Jawa Tengah termasuk provinsi dengan pengolahan sampah yang bagus. Ini capaian yang baik dan mendukung target RPJMN 2026 sebesar 63,41 persen.
“Terima kasih atas antusiasme dan kerja keras Gubernur yang cukup cepat dalam mengatasi dinamika di Jawa Tengah. Apalagi didukung Kepala Dinas yang trengginas,” puji Hanif.
Selain Gubernur Ahmad Luthfi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Widi Hartanto, penandatanganan nota kesepahaman dan kesepakatan juga dilakukan oleh tujuh kepala daerah dan kepala dinas di aglomerasi Pekalongan Raya dan Tegal Raya.
Ada Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid, Plt Bupati Pekalongan Sukirman, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Bupati Batang M Faiz Kurniawan, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, dan Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
Sementara itu, Ahmad Luthfi menegaskan, langkah selanjutnya adalah percepatan implementasi di lapangan. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak bisa ditunda mengingat tren peningkatan timbulan sampah yang mencapai 8-11 persen setiap tahun.
