Dengan memanfaatkan momentum, Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN), pihaknya pun melakukan pencatatan, dan pelaporan gizi, berbasis masyarakat secara elektronik, atau e-PPGBM, sebagai satu-satunya metode pendataan terbaik saat ini, karena mampu menjangkau 87 persen populasi balita, di Kabupaten Tegal.
“Data ini yang selalu kita validasi selama dua tahun terakhir, lewat pelaksanaan Gebyar Posyandu di momen BIAN,” imbuhnya.
Jika berdasarkan e-PPGBM, angka stunting Kabupaten Tegal tahun 2022 sebesar 17,6 persen atau ada selisih 4,7 persen poin, dari hasil SSGI yang ada di angka 22,3 persen.
Data e-PPGBM inilah, yang dijadikan dasar analisis situasi pada proses perencanaan teknokratik, untuk mendukung cakupan data 29 indikator esensial berbasis desa.
Umi menguraikan, alokasi anggaran yang mendukung intervensi gizi spesifik, tahun 2023 ini mencapai Rp 28,8 miliar, diantaranya pelayanan gizi masyarakat Rp18,4 miliar, pelayanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan Rp5,8 miliar serta pelayanan kesehatan bayi dan balita Rp4,4 miliar.
Anggaran lain yang dinilainya mendukung intervensi gizi spesifik ini, adalah pengalokasian dana bantuan iuran BPJS kesehatan, sebesar Rp33,6 miliar tahun 2023 ini, untuk meng-cover 66.796 orang warga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah. Anggaran ini naik 8,4 persen dari tahun sebelumnya.
Sedangkan pada intervensi gizi sensitif, pihaknya mengalokasikan Rp35,8 miliar, seperti untuk bimbingan keluarga, program KB, dan operasional tim pendamping keluarga Rp 16,2 miliar, penyediaan air minum Rp 2 miliar, sanitasi atau jamban keluarga Rp 1,6 miliar, parenting dan PAUD Holistik Integratif Rp4,9 miliar, peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia (KPM), penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat TMMD Rp234 juta, kampanye Gemarikan Rp 44 juta, dan pemberian makanan tambahan serta operasional KPM Rp10,3 miliar, yang ini didistribusikan lewat dana desa.
