“Percuma kita renovasi rumahnya, tapi kalau tidak ada uang, kalau rusak misalnya atapnya bocor saat hujan besar, nanti kumal lagi,” sambungnya.
Ahmad Luthfi mengatakan, pembangunan perumahan merupakan bagian dari pelayanan dasar masyarakat. Ini harus di lakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Yakni, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
“Dalam rangka membangun Provinsi Jawa Tengah, kita harus melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu namanya kebersamaan. Kebersamaan itu namanya bareng-bareng,” katanya.
Ia mengungkapkan, saat ini pemerintah daerah terus memperkuat program bedah rumah di 35 kabupaten/kota. Ini guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama bagi warga berpenghasilan rendah.
Gubernur juga menyoroti pentingnya kepastian tata ruang bagi pengembang perumahan. Pihaknya meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat penyelesaian tata ruang agar pembangunan perumahan tidak berbenturan dengan lahan sawah di lindungi (LSD).
“Jaga wilayah kita, ciptakan rasa aman, ketenteraman, gotong royong sebagai napasnya Provinsi Jawa Tengah,” tandasnya.
Dalam kunjungan kerja Menteri PKP itu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melaporkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) hingga April 2026 telah mencapai Rp1,7 triliun atau 73,9 persen dari target tahun ini sebesar Rp 2,3 triliun.
Khusus di Brebes, peminatan KPP mencapai Rp 270,1 miliar dari 348 calon debitur, lebih tinggi di banding kegiatan serupa sebelumnya di Manado yang mencapai sekitar Rp 206 miliar. (**)
