BREBES, smpantura – Kebijakan Full Day School (FDS) kini terus menuai sorotan. Setelah Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah Musyaffa, kini giliran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes, Moh Iqbal Tanjung. Bahkan, Iqbal Tanjung secara tegas menolak terhadap penerapan kebijakan FDS di wilayahnya.
“Kami menolak keras Full Day School ini diterapkan di Brebes. Ini bukan hanya soal jam belajar, tapi menyangkut masa depan karakter generasi kita,” tegas Moh Iqbal Tanjung kepada media, kemarin.
Dia mengatakan, FDS bukan hanya tidak relevan dengan kondisi sosial masyarakat Brebes, tetapi juga berpotensi mematikan pendidikan keagamaan nonformal seperti Madrasah Diniyah. Kebijakan FDS dinilai lahir tanpa mempertimbangkan kultur lokal masyarakat yang masih sangat menjunjung pendidikan keagamaan berbasis pesantren dan madin (madrasah diniyah). Penerapan FDS secara seragam di semua daerah merupakan bentuk pemaksaan dari pusat yang tidak mempertimbangkan keragaman daerah.
“Brebes bukan Jakarta. Di sini anak-anak sekolah pagi sampai siang, lalu sore mereka belajar agama di madrasah. Kalau FDS diberlakukan, ruang itu habis. Ini sama saja membunuh pendidikan keagamaan pelan-pelan,” tandasnya.
Menurut dia, pendidikan karakter tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada institusi formal seperti sekolah negeri. Pendidikan agama memiliki peran vital dalam membentuk moral dan spiritual anak-anak. Selama ini menjadi penopang utama di tengah tantangan zaman.
“Negara seharusnya memperkuat peran madrasah, bukan malah mengikisnya dengan dalih modernisasi sistem pendidikan,” ujarnya.
Iqbal Tanjung menegaskan, komitmennya untuk terus memperjuangkan eksistensi lembaga pendidikan keagamaan. Pihaknya juga mendesak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes, untuk tidak gegabah dalam mengadopsi kebijakan pusat yang belum tentu cocok dengan kearifan lokal.
“Jika FDS dipaksakan tanpa kajian mendalam dan tanpa mendengar suara masyarakat, maka kami akan menggunakan hak politik kami untuk menolaknya secara institusional,” pungkas politisi PKB ini. (**)
