TEGAL, smpantura – Beragam keluhan muncul dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, H. Amiruddin, yang digelar di Jalan Kapuas, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Minggu (3/8/2025).
Salah satunya soal bantuan sosial (bansos) yang tidak merata, infrastruktur yang belum tuntas hingga kebingungan warga soal program perumahan dan pendidikan.
Reses yang jadi agenda rutin tiga kali dalam setahun ini menghadirkan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kota Tegal, Noverdi Afrian, sebagai nara sumber.
Tidak sedikit warga yang memanfaatkan momentum ini untuk menyuarakan langsung keresahan mereka.
Amiruddin menyampaikan bahwa saat ini DPRD tengah membahas APBD Perubahan 2025 dan menyusun rencana APBD 2026.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan pentingnya memasukkan semua usulan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), minimal setahun sebelumnya, agar bisa terakomodasi dalam anggaran.
“Semua program harus melalui alur sistem. Jadi, usulannya harus dicatat dan masuk ke SIPD jauh-jauh hari,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Amiruddin juga memperkenalkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hasil perjuangan Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih.
Program ini disebut berbeda dengan Rumah Layak Huni (RLH), karena menyentuh aspek perbaikan menyeluruh, mulai dari atap, lantai hingga fondasi.
“Tahun ini ada 40 rumah di Kelurahan Panggung dan Slerok yang akan dapat bantuan Rp 20 juta per rumah. Tapi, syarat utamanya harus masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN,” jelasnya.
Koordinator PKH Dinas Sosial Kota Tegal, Noverdi Afrian menjelaskan, sejak Juni 2025 pemerintah mulai menerapkan DTSEN untuk menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
