“Kita punya potensi wisata ramah muslim dan wisata halal. Jangan hanya menyasar usaha mikro dan kecil, tetapi juga menengah. Ada banyak negara serumpun yang belum tergarap,” ujarnya.
Karena itu, Pemprov Jateng mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Hipmi Syariah Jateng. Gubernur menegaskan, pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi memerlukan peran aktif pelaku usaha dan masyarakat.
Ketua Hipmi Syariah Jawa Tengah, Muhammad Sabiq Kamalul Haq, mengatakan, organisasinya siap mendukung upaya pemerintah memperkuat ekosistem ekonomi halal, khususnya melalui investasi dan percepatan sertifikasi halal bagi UMKM.
“Ke depan kami akan membantu pemerintah menuju program wisata halal dan wisata ramah muslim 2027, termasuk dari sisi investasi maupun sertifikasi halal bagi UMKM,” katanya.
Saat ini Hipmi Syariah Jawa Tengah memiliki sekitar 50 pengurus dan 500 anggota yang tersebar di berbagai daerah. Organisasi tersebut juga menaungi sekitar 350 UMKM. Selain itu, Hipmi Syariah juga membuka akses permodalan melalui koperasi syariah bagi pesantren yang ingin mengembangkan unit usaha.
Sabiq menambahkan, pihaknya juga mendorong lahirnya wirausaha muda yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial.
“Menjadi pengusaha tidak hanya mencari uang, tetapi juga harus memiliki kepedulian sosial. Social entrepreneur justru menjadi program utama kami,” ujarnya. (**)
