PEMALANG, smpantura – Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang meminta penjelasan kepada eksekutif terhadap rancangan pelaksanaan APBD tahun 2023. Ada 10 point yang disampaikan Fraksi Partai Golkar yang disampaikan dalam rapat rapirurna, Jumat (28/6).
“Kami dari FG mengapresiasi dan mencermati atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) dari BPK RI . Dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan kinerja semua OPD dan sinergitas kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Pemalang agar capaian Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) dapat tercapai lagi ditahun depan,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar, Rabadi.
Dia mengatakan, Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempertahankan capaian WTP. Dalam pasal 2 Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA ) sebesar Rp 160.944.214.155,00. Dengan SILPA tersebut kenapa tidak digunakan untuk membiayai prgram prioritas seperti pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, Puskesmas Rawat Inap dan lain-lain, pihaknya menanyakan hal tersebut. Dilihat dari sisi pendapatan tidak sesuai dengan perencanaan atau kurang dari perkiraan atau proyeksi. Mengapa terjadi demikian, sektor-sektor apa saja yang tidak tercapai dan mengapa tidak ditempuh upaya mencari dana dari kementerian yang bersifat luncuran atau dari pihak swasta yang bersifat investasi padat karya demi percepatan pembangunan. Anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp 2.316.345.860.400 terealisasi sebesar Rp 2.108.583.684.072 ini berkurang sebesar Rp 207.762.176.328. Mengapa ini terjadi underestimit dan dari sektor apa saja yang tidak mencapai proyeksi semula.
“Belanja operasional sebesar Rp 1.890.948.953.345, mengapa belanja operasional ini tidak dapat diefisienkan untuk membiayai program-program prioritas ? Mohon penjelasan. Dalam rapat-rapat dengan DPRD Kabupaten Pemalang yang lalu sering diamanatkan atau direkomendasikan terkait dengan pembangunan Rumah Sakit Randudongkal,” tandasnya.
Ia mengatakan, pendapatan dari pembiayaan sebesar Rp 160.944.214.155, pendapatan dari sektor apa saja dan berapa rupiah pendapatan dari masing-masing sektor tersebut. Pada pasal 6 huruf c Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 terdapat laporan perubahan ekuitas akibat dampak kumulatif / kesalahan mendasar sebesar Rp 12.437.391.832,50, mohon dijelaskan kesalahan kibajakan tersebut, dimana letak kesalahannya dan mengapa sampai terjadi kesalahan kebijakan. (T08_Red)
