PEMALANG, smpantura – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang menyoroti terkait dengan rencana pen Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada tahun 2025.
Mereka menanyakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dilakukan setelah revisi Peraturan daerah (Perda) SOTK dan penggabungan dinas.
“Apakah dengan Rencana Perda (Raperda) pembentukan SOTK tersebut dapat dicapai efisiensi pada Belanja Daerah sehingga pada saatnya sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2022. Kami juga Memohon dijelaskan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) ASN khususnya PNS saatnya sesuai dengan kebutuhan SDM jika dikaitkan dengan penerapan SOTK yang baru,” ujar Ketua FPPP DPRD Pemalang, Fahmi Hakim, baru baru ini.
Ia mengatakan, ada sekitar 25 pertanyaan yang disampaikan pada eksekutif terkait dengan rencana pelaksanaan SOTK nanti. Dengan adanya perubahan struktur kerja akan mempengaruhi kinerja pegawai, hal tersebut harus diselesaikan sebelum melangkah lebih lanjut.
Revisi Perda SOTK tersebut apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, hal itu menjadi penting dalam pengambilan keputusan.
Perlu proses pengawasan dan evaluasi akan dilakukan setelah revisi Perda SOTK. Pihaknya juga menanyakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dilakukan setelah revisi Perda SOTK dan penggabungan dinas. Hal lebih penting yaitu apakah masyarakat akan merasakan perubahan dalam proses pelayanan publik.
“Selain itu kita juga menyoroti terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029. Visi Pemalang lima tahun kedepan adalah Pemalang Bercahaya, sedangkan Misinya adalah Rhapsodi. Program prioritas lima tahun kedepan ada 12, bagaimana mengkorelasikan 12 program prioritas tersebut dengan misi Rhapsodi untuk mencapai visi Bercahaya,” tambahnya.
Dia mengatakan, Ada tujuh Isu strategis yang Pemalang hadapi sekarang, bagaimana untuk menyelesaikan isu strategis tersebut jika dikaitkan dengan 12 program prioritas tersebut.
Bagaimana proyeksi kemampuan fiskal daerah jika dihubungkan dengan penyelesaian isu strategis daerah, program prioritas, misi daerah untuk mencapai visi Pemalang lima tahun kedepan. Bagaimana Raperda RPJMD dapat membantu meningkatkan kemampuan fiskal daerah. **
