BREBES, smpantura – Ketua Pengurus Pusat Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila (B2P3), Jamaludin Surya Hadikusuma, menyoroti keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Kabupaten Brebes yang mangkrak sejak tahun 2008. Ia menyayangkan keberadaan BLK yang mangkrak ini, padahal sangat strategis untuk melatih tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri di Brebes.
“Sekarang banyak industri berdiri di Brebes. Namun saying, BLK milik Pemkab justru sampai sekarang terbengkalai tanpa pengelola,” tegas Jamaludin saat Konferensi Cabang B2P3 Brebes di D’Angklo, Sabtu (9/8).
Dia mengatakan, BLK berfungsi optimal bukan sekadar tempat pelatihan, tapi juga investasi masa depan. Khususnya, terkait tenaga kerja Brebes agar mandiri, profesional, dan siap bersaing. Membiarkan BLK mangkrak sama dengan membiarkan peluang besar hilang, dan memperlebar jurang ketimpangan kompetensi tenaga kerja lokal.
“Pemerintah daerah perlu mengaktifkan kembali BLK ini. Ini sebagai pusat pelatihan kompeten sekaligus mereformasi pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan industri. Tidak hanya fokus pada industri pabrik, tapi juga kewirausahaan dan sektor lain,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut dia, masalah BLK yang mangkrak bukan satu-satunya kendala. Dalam sidak Komisi II DPRD Brebes ke PT Gold Emperor Indonesia pada 5 Agustus 2025 lalu, terungkap bahwa pengangguran tetap tinggi bukan karena kekurangan lapangan kerja, melainkan karena ketidaksiapan tenaga kerja lokal.
Bahkan Kepala Dinas Perinaker, Warsito Eko Putro, dan Ketua Komisi II DPRD Brebes, Tobidin, mengungkap bahwa banyak lulusan SMK dan SMA tidak memiliki keterampilan dasar sesuai kebutuhan industri. Data menunjukkan 37% warga Brebes hanya berpendidikan hingga SD.
