SEMARANG, smpantura – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan keseriusannya mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah. Gubernur Ahmad Luthfi menargetkan agar setiap keluarga di Jateng dapat memiliki hunian yang layak ditempati.
Rapat Koordinasi Percepatan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis 25 September 2025. Acara ini dihadiri para bupati/wali kota dan dinas perumahan se-Jawa Tengah, pengembang, perbankan, serta stakeholder terkait.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya sinergi semua pihak.
“Program perumahan ini bukan main-main. Kita harus pastikan satu keluarga punya satu rumah layak huni. Jangan sampai bantuan rumah hanya jadi formalitas, tapi harus benar-benar menyentuh masyarakat miskin,” tegas Ahmad Luthfi.
Saat ini backlog kebutuhan rumah di Jawa Tengah masih cukup tinggi, mencapai sekitar 1,357 juta unit. Untuk mengejar target, Pemprov Jateng menggandeng kementerian, bupati/wali kota, perbankan, dan pengembang.
“Dari sisi pengembang, bank, bupati, wali kota, dan DPRD, semua harus bergerak bersama. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Mengurus rumah rakyat bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak dan anggaran yang besar. Maka kendala-kendala yang kita hadapi harus kita bahas bersama,” ungkap Ahmad Luthfi.
Dijelaskan, program FLPP sendiri memberikan fasilitas KPR bersubsidi dengan bunga tetap 5% melalui BP Tapera. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat manfaat berupa subsidi uang muka Rp 4 juta, bebas PPN dan premi asuransi, serta cicilan mulai Rp 1 jutaan.
