SEMARANG, smpantura – Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan adanya perbedaan mendasar antara akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan. Jika akuntansi komersial berorientasi pada kinerja keuangan perusahaan yang tercermin dalam laporan laba dan rugi, maka akuntansi pemerintahan menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Pernyataan tersebut di sampaikan Sumarno saat memberikan pembekalan dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) mahasiswa Program Studi Akuntansi angkatan 2023, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, yang berlangsung di Gedung Grhadika Bakti Praja, Selasa, 3 Februari 2026.
“Sederhananya, akuntansi komersial bentuknya kinerja keuangan, laporannya berupa laba rugi perusahaan. Sedangkan akuntansi di pemerintahan bentuknya pertanggungjawaban akuntabilitas. Laporannya adalah capaian kinerja yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, atau LKPD,” urai Sumarno.
Ratusan mahasiswa yang di pimpin Ketua Program Studi Undip, Totok Dewayanto, itu, sengaja datang ke Gubernuran untuk mendengarkan paparan langsung dari Sekda Sumarno, terkait akuntansi untuk pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Sumarno menekankan, pentingnya prinsip transparan dan akuntabel dalam pengeloaan keuangan pemerintah. Pasalnya, neraca yang menjadi wajah keuangan, harus ‘balance’.
“Belajar akuntansi, mindsetnya yang tertanam adalah transparan dan akuntabel. Mudah-mudahan adik-adik nantinya juga menjadi virus – virus yang menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah,” tegasnya.
Ditemui usai acara, Sumarno mengatakan, kegiatan KKL mahasiswa Akuntansi Undip ini diharapkan akan memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pasalnya, selama ini mahasiswa yang belajar di universitas lebih mendalami akuntansi komersial.
