JAKARTA, smpantura – Pemerintah pusat bersama para gubernur mengintensifkan strategi percepatan program tiga juta rumah guna menekan backlog perumahan nasional. Upaya tersebut di fokuskan pada percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Kesepakatan itu di capai dalam rapat koordinasi yang di hadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta para gubernur di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
Dalam forum tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi. Serta mendorong inovasi daerah sebagai kunci penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.
Rapat koordinasi juga menekankan penguatan sinergi lintas sektor untuk menurunkan angka backlog secara berkelanjutan. Pemerintah pusat meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mempererat koordinasi serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Boedyo Dharmawan menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah arahan strategis. Termasuk penegasan sektor perumahan sebagai prioritas pembangunan berkelanjutan.
“Ada beberapa arahan dari Mendagri dan Menteri PKP, termasuk pemanfaatan data DTSEN dari BPS sebagai basis intervensi program. Kepala daerah di minta membangun persepsi yang sama dan memperkuat kolaborasi untuk menyelesaikan backlog perumahan,” ujar Boedyo.
Menurutnya, pemerintah tidak mungkin menanggung seluruh pembiayaan sendiri. Karena itu, kepala daerah di dorong menghadirkan inovasi dalam penyediaan hunian, mulai dari pembangunan rumah susun, rumah bersubsidi, hingga percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
