SEMARANG, smpantura – Ancaman peredaran narkoba yang terus membayangi generasi muda di Jawa Tengah mendorong Gubernur Ahmad Luthfi mengintensifkan langkah pencegahan agar tidak meluas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun memperkuat pendekatan berbasis masyarakat sekaligus mengoptimalkan peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai ujung tombak pemberantasan narkotika.
Komitmen itu di sampaikan Ahmad Luthfi saat menerima audiensi Kepala BNNP Jateng, Toton Rasyid, di ruang kerjanya pada Kamis, 26 Februari 2026. Ia menegaskan, upaya memerangi narkoba tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial atau sekadar reaksi setelah aparat menangkap bandar.
“Jangan hanya saat hari narkoba atau saat penangkapan bandar. Upaya pencegahan harus lebih masif dan konsisten,” ujar Ahmad Luthfi.
Menurutnya, program seperti “Kampung Bersinar” (Bersih dari Narkoba) dan “Kampung Tangguh” perlu di perkuat dengan kegiatan nyata di tingkat desa dan kelurahan. Pelibatan masyarakat, kata dia, menjadi kunci utama keberhasilan gerakan antinarkoba.
“Paling penting kampung bersinar dan tangguh itu di ekspose. Masyarakat harus ikut berbicara dan menggalakkan bersama pemerintah dan kepolisian,” tegasnya.
Ahmad Luthfi juga menyoroti wilayah Semarang dan Solo sebagai daerah prioritas karena tingkat kerawanannya relatif tinggi. Ia meminta BNNP Jateng segera mendata kabupaten/kota yang belum memiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) untuk didorong pembentukannya.
“Nanti BNNK yang belum ada kantornya di data, agar bisa kita bantu,” katanya.
Dari sisi anggaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan dukungan hibah bagi BNNP Jateng. Tercatat, hibah sebesar Rp 200 juta pada 2022 dan 2023 meningkat menjadi Rp 750 juta pada 2024, serta naik signifikan menjadi Rp 1,5 miliar pada 2025 dan 2026.
