BATANG, smpantura – Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Batang mengundang DPP SPN Jakarta untuk menggembleng mental kaum buruh.Sehingga buruh lebih berkualitas dan mampu menyikapi setiap permasalahan yang rawan terjadi di perusahaan.
Pelatihan yang dilaksanakan di Sekteratriat Omah Tani, Desa Cepoko, Tumbrep, Bandar itu berlangsung dalam suasana yang seru karena diisi dengan diskusi dan peningkatan kapabilitas buruh.Selain dari DPP SPN buruh juga memperoleh pembekalan dari Worker Right Consortium (WRC) yaitu organisasi independen pemantau hak-hak pekerja
Sekretaris SPN Batang Gotama Bramanti mengatakan,
“Pelatihan ini digelar untuk menyiapkan mental para buruh supaya lebih cerdas melihat fenomena yang ada. Karena industri di Batang dan aktivitas berserikat masih menjadi hal baru,”ujar Sekretaris SPN Batang Gotama Bramanti seusai pelatihan Senin (16/1).
Dia menambahkan, pengetahuan buruh tentang peraturan perburuhan juga masih sangat minim.Karena itu melalui pelatihan maupun diskusi, diharapkan menjadikan buruh memahami perundang-undangan, terutama menyangkut hak-hak buruh.
Diharapkan setelah diberikan pelatihan buruh dapat membangun hubungan kerja yang harmonis dengan pengusaha. Sehingga terjalin sinergitas antara hak-hak dan kuwajiban masing-masing.
“Pelatihan kali ini fokus kami di isu gender mengingat, mayoritas pekerja di perusahaan garmen yang ada di Batang adalah perempuan.Itu rawan mengalami pelecehan dan kekerasan baik verbal maupun fisik, maka kami bekali mereka, bahwa itu tindakan yang tidak benar,”tandas Bram.
Dia menambahkan apabila hak pekerja terjamin, maka akan diikuti kualitas kerja. Artinya jika jiwanya tenang dan kebutuhan pokok di rumahnya tercukupi, dengan upah yang layak, pasti situasi kerjanya jadi sehat. tandasnya.
Ketua Bidang Program DPP SPN Sugiyanto mengatakan, pelatihan itu diberikan kepada para pekerja, agar hak mereka terpenuhi melalui jalur organisasi yang dinaungi SPN. Permasalahan yang dialami buruh antara lain, seputar jam kerja saat ada lembur, cuti haid yang belum diberikan kepada buruh wanita, hak berserikat juga harus diberikan melalui pemenuhan fasilitas dari perusahaan.
Ia memastikan, dalam menyelesaikan permasalahan buruh, tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak saja.Tapi seluruh pihak, seperti buruh yang bersinergi dengan SPN.
“Adanya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang sedang berproses, diharapkan Pemkab Batang memberikan kemudahan dan kepastian kepada warganya untuk memperoleh lapangan kerja. Pemda harus membuat Peraturan Daerah (Perda) yang bisa melindungi warganya, misalnya, syarat berinvestasi di KITB adalah memperkerjakan 60-70 persen warga Batang,”tandasnya.
Pada pelatihan itu buruh dibekali berbagai materi, salah satunya cara menyuarakan hak kepada pengusaha. Sehingga hak para pekerja tetap terpenuhi, di tengah kewajiban yang harus dilakukan para pekerja.
Di akhir pelatihan, para pekerja diberikan kesempatan untuk berlatih menyampaikan pendapat, agar haknya dipenuhi pengusaha. (P02-Red)
