SEMARANG, smpantura – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak Jumat, 10 April 2026. Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik maupun kinerja pegawai.
Pada hari pertama pelaksanaan, penerapan WFH di lingkungan Pemprov Jawa Tengah sudah mulai terlihat. Aktivitas di Kantor Gubernur tetap berlangsung, meski tidak seramai biasanya. Sejumlah ASN yang pekerjaannya dapat di lakukan secara daring pun mulai bekerja dari rumah.
Ahmad Luthfi menyebut kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari surat edaran Kementerian Dalam Negeri sekaligus bagian dari upaya mendorong efisiensi energi.
“Hari ini sudah di mulai. Jangan sampai karena WFH, kualitas pelayanan dan kinerja menurun,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah mendapatkan arahan khusus terkait implementasi kebijakan ini, termasuk penekanan pada penghematan energi di lingkungan kerja.
Tak hanya di tingkat provinsi, kebijakan WFH juga mulai di adopsi oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Meski demikian, Ahmad Luthfi menyebut implementasinya di sesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
“Tipologi daerah berbeda-beda. Mereka yang paling memahami kondisi wilayahnya. Saya yakin semua daerah akan menerapkan WFH,” ujarnya.
Pelaksanaan WFH
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menjelaskan, pada hari pertama pelaksanaan WFH belum dapat di sampaikan berapa persen ASN yang bekerja dari rumah. Kebijakan teknis di serahkan kepada masing-masing kepala OPD agar lebih adaptif terhadap kebutuhan kerja.
