Ia menegaskan, tidak semua sektor menerapkan WFH. Layanan publik vital seperti rumah sakit, fasilitas kesehatan, Samsat, dan sektor pendidikan, tetap beroperasi normal.
“Tidak di batasi persentasenya, tapi disesuaikan kebutuhan di masing-masing OPD. Hari ini kami minta laporan dari seluruh OPD,” kata Sumarno.
Lebih lanjut, Sumarno menekankan, WFH bukan berarti libur, melainkan perubahan lokasi kerja yang tetap harus dikendalikan secara ketat. Pemprov Jateng telah menyiapkan sistem pemantauan, termasuk penandaan lokasi (tagging) dan pelaporan aktivitas harian ASN.
“Bukan sekadar absensi, yang terpenting adalah kendali aktivitas dan output kerja. Kepala OPD harus memastikan pembagian tugas tetap berjalan dan kinerja terukur,” jelasnya.
Kebijakan ini juga akan dievaluasi secara berkala, termasuk untuk mengukur efektivitas penghematan energi. Secara umum, WFH diyakini dapat menekan konsumsi bahan bakar karena berkurangnya mobilitas pegawai, serta menghemat penggunaan listrik di kantor.
“Efisiensi energi ini masih akan dihitung secara rinci. Nanti akan terlihat berapa besar penghematan yang dihasilkan dari kebijakan WFH ini,” ungkapnya. (**)
