Slawi  

Sekda Kabupaten Tegal Desak Optimalisasi Pendapatan Daerah dalam Rakor POK Triwulan I

SLAWI, smpantura – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal, Amir Makhmud, menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak lebih progresif dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) triwulan pertama tahun 2026 yang digelar di Gedung Dadali, Rabu (22/04/2026).

Rakor ini bertujuan mengevaluasi capaian kinerja serta memastikan penyerapan anggaran berjalan sesuai target. Berdasarkan data evaluasi, realisasi fisik saat ini baru mencapai 18,15 persen dari target 22,81 persen, sedangkan realisasi pendapatan daerah berada di angka 26,02 persen.

“Ketika target belum tercapai, yang diperlukan adalah langkah perbaikan nyata, bukan sekadar argumentasi,” tegas Amir. Ia menyoroti sektor pajak yang realisasinya masih di bawah 20 persen dan meminta adanya strategi intensifikasi serta ekstensifikasi untuk menggali potensi pendapatan baru.

Pertumbuhan Pajak dan Digitalisasi

Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tegal, Yosa Afandi, melaporkan adanya tren positif. Pajak daerah tumbuh 8,9 persen dengan realisasi Rp65,3 miliar, sementara sektor retribusi naik signifikan mencapai Rp92 miliar.

BACA JUGA :  Pemkab Tegal Alokasikan Rp6 Miliar untuk Rehab 300 RTLH

Yosa menargetkan Kabupaten Tegal masuk dalam tiga besar indeks Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tahun ini untuk mengejar dana insentif sebesar Rp10 miliar. “Namun, ini butuh kolaborasi kuat antar-OPD untuk mendigitalisasi seluruh instrumen pendapatan,” jelasnya.

Evaluasi Pelayanan Publik dan Efisiensi Fiskal

Di sisi lain, Kepala Bapperida Kabupaten Tegal, Faried Wajdy, mengingatkan bahwa meski pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 melampaui target, sektor pelayanan publik masih menjadi catatan karena capaiannya masih di bawah 50 persen. Ia mendesak OPD segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD agar tidak menjadi beban evaluasi tahun depan.