SLAWI, smpantura – Hingga pukul 00.00 pada Jumat (30/9), APBD Perubahan Kabupaten Tegal tahun 2022, belum digedok dalam Paripurna DPRD Kabupaten Tegal. Kondisi itu memunculkan berbagai pertanyaan di masyarakat. Bahkan, kondisi kali pertama sepanjang berdirinya Kabupaten Tegal itu, memicu adanya asumsi ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif.
Pantauan di lapangan, kondisi ketidakharmonisan eksektif dan legislatif tercium sejak awal pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Tegal 2022. Pembahasan yang berlangsung hingga larut malam dalam beberapa hari terakhir itu, puncaknya pada Jumat malam yang juga deadline pengesahan APBD Perubahan. Agenda Paripurna Pengesahan APBD Perubahan gagal dilakukan, karena belum ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.
Hingga pukul 23.00, Bupati Tegal Hj Umi Azizah yang mendapatkan laporan tersebut, sempat menghubungi sejumlah pejabat yang masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun, tidak ada satupun pejabat yang mengangkat telepon Bupati.
“Ini bentuk kegagalan komunikasi antara pimpinan dewan dengan TAPD,” kata Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tegal, M Khuzaeni, Senin (3/10).
Dikatakan, dalam pembahasan hari pertama di Banggar, tidak ada persoalan. Beberapa point telah disepakati bersama antara Anggota Banggar dengan TAPD. Namun, pada hari berikutnya terjadi perubahan kesepakatan. Dirinya tidak memahami persoalan yang berkembang, karena setelah rapat Banggar pertama tidak pernah mengikuti rapat kembali.
“Kendati telah melampaui batas akhir pengesahan APBD Perubahan, namun masih ada upaya untuk bisa disahkan. Jangan sampai gagal beneran, karena masyarakat yang akan menjadi korban,” ujarnya.
