SLAWI, smpantura – Anggota DPR RI, Dr Dewi Aryani menegaskan keterbatasan anggaran yang kerap dikeluahkan pemerintah daerah, diminta jangan menjadi kendala dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah daerah bisa memetakan anggaran pengangkatan PPPK sebagai prioritas utama.
“Persoalannya biasanya soal jumlah. Anggaran sekian harusnya untuk sekian. Harusnya bisa dipetakan lagi, mana yang harus dikurangi dan mana yang harus ditambah. Pengangkatan guru honorer menjadi PPPK dijadikan prioritas utama,” kata Dewi Aryani usai menghadiri acara Tasyakuran dan Kegiatan Santunan Forum Guru PPPK Kabupaten Tegal di Pendopo Amangkurat komplek perkantoran Pemkab Tegal, Sabtu (2/9).
Dikatakan, pengangkatan guru honorer menjadi PPPK di Kabupaten Tegal tahun 2023 sebanyak 1.453 orang. Proses pengangkatan mereka dinilai sebuah perjuangam yang panjang. Ia menceritakan, perjuangan guru honorer tiga tahun silam diawali dengan pengaduan di Rumah Aspirasi HD Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saat Covid-19 pada tahun 2021 silam, para guru itu kerap mengadakan rapat bersama dirinya.
“Mereka meminta saran, dan saya support karena perjuangan tidak mudah dengan melalui birokrasi yang panjang. Saya jembatani melalui Fraksi PDI Perjuangan dengan bertemu berbagai pihak. Alhamdulillah, saat ini telah berhasil diangkat menjadi PPPK,” terang anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang akrab disapa Dear itu.
Dear meminta agar para guru jangan puas dan tetap berjuang dalam meningkat kualitas pendidikan di Kabupaten Tegal. Guru bisa menjadi pondasi yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten tersebut.
“Guru honorer yang belum diangkat sekitar seribu orang. Pemkab tahun ini menyediakan 300 formasi. Saya akan terus berjuang agar semuanya bisa diangkat menjadi PPPK,” tekadnya.
Tekad Dear dilakukan dengan mengecek aturan MenpanRB terbaru. Diharapkan aturan baru bisa menyelesaikan semua guru honorer untuk diangkat menjadi PPPK.
Disinggung soal kendala, Dewi Aryani menyampaikan soal birokrasi yang kaku. Hal itu menjadi tugas dirinya sebagai Anggota DPR RI agar birokrasi bisa lebih lentur untuk mengakomodir aspirasi masyarakat. Salah satunya soal keterbatasan anggaran yang kerap disampaikan birokrasi atau pemerintah daerah. Padahal, hal itu bisa dipetakan dengan mempriotitaskan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK. Termasuk, tenaga kesehatan (nakes) karena dua profesi tersebut dinilai sangat penting.
“Guru dan nakes sangat penting, sehingga pemerintah harus hadir untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya,” pungkasnya. (T05_Red)
