Apabila dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara terjadi pelanggaran, petugas PTPS diminta segera berkoordinasi dengan pengawas kelurahan desa (PKD). Sebab, PTPS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan.
“Bertugaslah dengan humanis, tetapi tetap tegas dalam hal pengawasan. Termasuk dalam keterlibatan penertiban alat peraga kampanye (AKP) di masa tenang nanti dan tahapan pungut hitung surat suara (tungsura),” pungkasnya. **
