“Di tengah keterbatasan ekonomi, keinginan warga di sini memiliki rumah hunian yang layak ternyata sangat tinggi. Sehingga mereka pun mau berswadaya, dari mulai menebang pohon di pekarangan untuk kemudian kayunya dibuat pintu dan jendela, menjual ternak, gotong royong dibantu keluarga, sampai meminta bantuan anaknya dibelikan material,” kata Umi.
Penerima program BSPS sebagaimana ketentuan Menteri PUPR memang diutamakan masyarakat berpenghasilan rendah yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya. Meskipun, lanjut Umi, besaran atau nilainya tidak diatur secara khusus.
Kementerian PUPR melalui program BSPS ini memberikan bantuan stimulan senilai Rp 20 juta, dengan rincian Rp 17,5 juta untuk pembelian material dan Rp 2,5 juta untuk ongkos tukang.
“Dari amatan saya, penerima BSPS ini sudah mampu berswadaya. Ada yang berupa sediaan uang, simpanan material seperti kayu, batu, pasir dan bata, ataupun tenaga karena memang pemilik rumahnya bisa nukang sendiri,” ungkapnya.
Umi berpesan kepada kepala desa dan tenaga fasilitator lapangan (TFL) agar pembelanjaan dana stimulan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar. Tidak ada penambahan harga yang tidak wajar pada kontrak pembelian material dari toko atau penyedia bahan bangunan.
“Jangan ada mark-up atau pembelian material bahan bangunan dengan harga yang tidak wajar. Lurah atau kepala desa sebagai anggota tim teknis kabupaten harus bisa menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Tegal Jaenal Dasmin menjelaskan alokasi rehab rumah BSPS di Desa Karangmulya sebanyak 26 unit rumah untuk tahap lima dan 43 unit rumah di tahap tujuh. Sedangkan Desa Sumbaga, mendapat alokasi 10 unit rumah di tahap enam dan 13 unit rumah di tahap tujuh.
