Dinamika politik Indonesia kembali memunculkan dilema bagi kepala daerah dari PDIP. Kali ini, mereka dihadapkan pada pertanyaan sulit: apakah harus mengikuti instruksi Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka atau tetap loyal pada garis partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri?
Salah satu isu yang memicu polemik ini adalah rencana pendidikan bagi kepala daerah di Magelang yang digagas oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. PDIP, sebagai partai yang kini mengambil posisi oposisi, menginstruksikan kadernya untuk tidak serta-merta mengikuti kebijakan tersebut. Sikap ini bukan tanpa alasan. PDIP melihat bahwa program ini bukan sekadar pelatihan teknokratis, tetapi juga bagian dari konsolidasi kekuasaan Prabowo-Gibran untuk menanamkan pengaruh politik mereka di daerah. Dengan kata lain, ada kekhawatiran bahwa program ini dapat menjadi alat kontrol bagi pemerintahan baru terhadap kepala daerah yang berasal dari partai oposisi.
Namun, instruksi partai ini juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang lebih luas, terutama kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Status tersangka yang diberikan kepada Hasto dalam kasus dugaan korupsi di KPU oleh KPK menambah panas hubungan antara PDIP dan pemerintahan yang akan datang. PDIP melihat ini sebagai upaya kriminalisasi terhadap tokoh partai mereka, yang semakin memperkuat alasan untuk bersikap tegas terhadap kebijakan Prabowo-Gibran. Dalam konteks ini, instruksi partai kepada kepala daerah untuk menjaga jarak dari program pemerintah bisa dimaknai sebagai bentuk perlawanan politik terhadap tekanan yang mereka rasakan.
