Sementara itu, Jokowi, yang kini berada dalam posisi transisi kekuasaan, tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan sikap PDIP. Ia menyatakan bahwa keputusan untuk mengikuti atau tidak mengikuti program pemerintah adalah hak setiap kepala daerah, tetapi ia juga menegaskan bahwa sinergi antara pusat dan daerah tetap menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan nasional.
Situasi ini mencerminkan realitas politik Indonesia yang sarat dengan tarik-menarik antara kepentingan partai dan kebutuhan pemerintahan. Kepala daerah dari PDIP kini harus berhitung dengan cermat, menimbang antara kepentingan politik partai dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin daerah. Pada akhirnya, mereka yang mampu menjaga keseimbangan antara loyalitas dan pragmatisme akan lebih mampu bertahan dalam dinamika politik yang terus berubah. **
Oleh : Muhdi, M.H.
Sekretaris PC Pergunu Kabupaten Tegal
