- Kecewa Rapat Banggar Sering Absen
BREBES, smpantura – DPRD Kabupaten Brebes menyoroti kinerja Pj Bupati Brebes, Urip Sihabudin, yang telah bertugas hampir setahun. Para wakil rakyat bahkan mengaku kecewa, karena Pj Bupati sering absen saat rapat Badan Anggaran (Banggar) atau rapat penting lainnya. Padahal rapat membahas anggaran itu, kehadiran Pj Bupati sangat dibutuhkan.
DPRD juga memberikan evaluasi terhadap kinerja Pj Bupati. Dari catatan-catatan anggota DPRD Brebes, kinerja Pj Bupati dinilai masih banyak yang minus, dan kedepan harus ditingkatkan.
“Masa kepemimpinan Pj Bupati ini hampir satu tahun. Kita mengapresiasi kinerja-kinerja yang telah dilaksanakan, tetapi kita juga menemukan banyak evaluasi terkait kinerja Pj Bupati yang ternyata dari catatan-catatan masih banyak nilai minusnya,” ungkap Ketua Fraksi PKB DPRD Brebes, Musyafa, Kamis (19/10/2023).
Dia mengatakan, DPRD ingin Pj Bupati melaksanakan hal-hal baik yang sudah ada, dan hal-hal yang lebih baik. Pj Bupati itu diangkat bukan karena jabatan politik, tetapi diangkat karena kewenangan sebagai ASN. DPRD awal mulanya sangat mengapresiasi Pj Bupati yang berasal dari putra daerah. Namun belakangan sering sekali rapat banggar tidak hadir. Beberapa rapat yang butuh keputusan langsung dan butuh kehadiran Pj Bupati banyak
diwakilkan.
“Ini kita menyayangkan betul, dengan masa jabatan yang tidak panjang, dan permasalahan di Brebes yang cukup banyak. Pj Bupati diharapkan lebih banyak turun ke bawah, lebih banyak menghadiri rapat-rapat yang butuh sekali kehadiran dan keputusan-keputusan langsung. Apalagi, kondisi Brebes yang belum bisa menangani masalah kemiskinan dengan baik,” tandasnya yang juga anggota Komisi IV DPRD Brebes.
Menurut Musyafa, banyak hal yang perlu ditangan di Brebes. Contohnya, bagaimana masalah
tunjangan P3K yang belum selesai, bagaimana anggaran perbaikan jalan sampai sekarang masih menguap kemana-mana, karena memang tidak banyak porsi anggaran untuk dialokasikan pada infrastruktur. Semua itu, butuh solusi bersama, duduk bareng bagaimana di akhir tahun politik bisa menciptakan situasi yang lebih baik. Bagaimana permasalahan yang ada bisa ditangan Pj Bupati, yang notebene mempunyai pengalaman sampai tingkat Jawa Tengah, dan dapat disalurkan di Kabupaten Brebes karena dia asli kelahiran Brebes. Tidak menutup kemungkinan juga ketika prestasi Pj Bupati baik, siapa tahu di 2024 banyak partai politik yang berani dan mau
mengusungnya, karena dalam kepemimpinannya banyak menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada. “Itu seandainya,” ucapnya.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Brebes, Heri Fitriansyah mengatakan, dalam perjalanan kepemimpinan Pj Bupati, dinilai lebih cenderung mengikuti aturan yang ada di pusat, meskipun aturan itu konstruksi dan dasar hukumnya belum terlalu kuat.
“Jadi lebih condong ke atas, itu karena Pj Bupati seorang birokrat, seorang ASN, sehingga nilai-niali terhadap aturan meskipun hanya surat edaran terlalu difokuskan ke sana,” ujarnya.
Padahal, kata Heri, permasalahan di bawah cukup banyak, yang harusnya kemarin ada beberapa kesempatan. Salah satunya, di perubahan anggaran bisa diupayakan. Namun karena lebih condong ke atas, yang penting permasalahan dari atas yang diminta diselesaikan itu diutamakan.
“Pj Bupati ini kami nilai mampu menampung apa yang menjadi masukan, tetapi belum menindaklanjuti. Menurut saya, harusnya apa yang dikehendaki masyarakat itu, kemudian dikomunikasikan dengan bidang-bidang yang membidangi di bawahnya, dan mengeksekusinya segera,” terangnya.
Dia mengungkapkan, memang ada keraguan dari DPRD, dalam hal ini Pj Bupati ada kepentingan politik atau tidak ketika di tahun 2024 nanti. Kalau memang tidak ada kepentingan politik, menjadi momen yang bagus karena Pj Bupati berada di posisi netral, dan lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Diharapkan di tahun 2024, Pj Bupati mampu mengakomodir permasalahan yang ada di bawah dijadikan prioritas.
“Jadi banyak kepentingan-kepentingan di bawah yang harusnya jadi prioritas. Contohnya, masalah sampah dan jalan, ini kan permasalahan utama. Kemudian, air bersih, pelayanan kependudukan, ini juga harus menjadi prioritas, tidak hanya masalah pemilu saja,” terangnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi II DPRD Brebes Mustollah menyoroti masih lemahnya komunikasi di internal eksekutif, sehingga mempengaruhi kinerja dan pelayanan masyarakat. Ia juga mengingatkan, banyak oknum pejabat yang cari muka kepada Pj Bupati dan itu perlu diperhatikan.
“Secara keseruhan kami nilai bagus kinerja Pj Bupati. Namun demikian, ada catatan-catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, bangunan internal eksekutif diharapkan bisa menjadi satu ikatan. Kami nilai komunikasi internal eksekutif masih lemah, hal ini harus ditata dan dibenahi. Jika ini dibiarkan, akan berpengaruh kepada kinerja dan pelayanan masyarakat. Ini lantaran belum bisanya bawahan memahami perintah dari atasan. Komunikasi semua dilakukan terbuka,” paparnya.
Di sektor pendapatan, lanjut dia, pihaknya melihat dari perubahan iklim investasi saat ini, Brebes mempunyai banyak peluang. Namun, peluang itu yang hingga saat ini belum bisa tertangkap oleh SKPD yang membidangi. “Hal ini salah satunya yang perlu dikomunikasikan di internal. Sehingga terbangun kebijakan dan komunikasi secara menyeluruh dalam sistem internal eksekutif,” sambungnya.
Terpisah, Pj Bupati Brebes Urip Sihabudi saat dikonfirmasi terkait evaluasi kinerja tersebut mengatakan, pihaknya berterimakasih atas semua masukan dari DPRD. Masukan itu akan menjadi bahan untuk perbaikan kinerja ke depan. Pihaknya juga akan melakukan evaluasi internal, karena eksekutif itu bukan hanya Pj Bupati, tetapi meliputi seluruh jajaran Pemkab Brebes, termasuk ada Sekda dan para kepala dinas. “Saya berterimakasih atas masukan ini. DPRD merupakan mitra kami, dan akan saya perbaiki kalau itu memang kurang,” ucapnya.
Dia mengakui, selama menjabat Pj Bupati Brebes yang hampir satu tahun, ada pekerjaan rumah yang cukup berat. Yakni, soal pengembangan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Kondisi infrastruktur di Brebes juga kurang mendukung, padahal kebutuhan masyarakat itu sederhana. Misal petani, mereka hanya butuh air. Namun prosesnya tidak hanya butuh air lalu dikasih air. “Terkait masalah SDM, kita masih banyak putus sekolah. Ini tidak hanya
terkait pendidikan formal, tetapi juga non formal harus ditingkatkan sebagai dasar agar bisa bekerja di pabrik. Ini harus kita tingkatkan,” terangnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, untuk tahun 2024, pembangunan harus fokus. Di antaranya, di sektor pertanian yang menjadi penopang utama Brebes,khususnya bawang merah. Pihaknya sudah menyusun rolemap, mulai dari sistem pertanian hingga bisnisnya. Kemudian, sektor perdagangan dan investasi terus didorong. “Namun semua itu harus kita dukung dengan infrastruktur dan SDM tadi,” pungkasnya. (T07_red)
