Birokrasi Lambat, SDM Tertinggal
Fahmi juga berhadapan dengan tantangan klasik: kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Purbalingga masih di bawah rata-rata Jawa Tengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang belum turun signifikan.
“Kalau birokrasi lambat dan tidak berubah, semua program hanya akan berhenti di spanduk,” sindir salah satu aktivis mahasiswa di Purbalingga dalam forum diskusi publik baru-baru ini.
Pemerintah daerah kini tengah menyiapkan reformasi layanan publik berbasis digital, agar urusan perizinan dan administrasi bisa lebih cepat, transparan, dan efisien.
Politik Lokal Mulai Panas
Dari sisi politik, Fahmi juga harus menjaga keseimbangan hubungan dengan DPRD dan elite lokal.
Meski di awal dukungan tampak solid, dinamika politik di kabupaten sering kali berubah cepat — terutama saat pembahasan anggaran dan proyek strategis.
Sejumlah anggota DPRD disebut mulai kritis terhadap arah prioritas pembangunan, terutama pada proyek infrastruktur yang dianggap terlalu ambisius. Situasi ini menuntut kemampuan komunikasi politik yang matang agar program tidak tersandera tarik-menarik kepentingan.
“Pemerintah harus terbuka dan sering turun ke bawah. Kalau komunikasi publik lemah, mudah sekali muncul kesalahpahaman,” ujar pengamat kebijakan publik dari Unsoed, Eko Prasetyo.
Ia menilai, keberhasilan Fahmi–Dimas akan sangat bergantung pada kemampuan mereka menyelaraskan ambisi politik dengan realitas fiskal.
“Kalau tidak hati-hati, program besar bisa macet di tengah jalan. Anggaran kecil tapi janji besar itu kombinasi berisiko,” kata Eko.
Harapan di Tengah Tantangan
Meski di kepung tantangan, banyak pihak menilai kepemimpinan Fahmi membawa energi baru di Purbalingga. Gaya “sat-set” yang menekankan kecepatan dan kerja nyata di anggap sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang ingin perubahan cepat. Namun, kecepatan harus di barengi arah yang jelas. Tanpa koordinasi lintas sektor dan dukungan politik yang kuat, pembangunan bisa kehilangan fokus.
