Negara tentu wajib hadir untuk melindungi keselamatan warganya. Namun keselamatan tidak selalu identik dengan pelarangan. Ia bisa ditempuh melalui pendekatan bertahap: pembatasan jarak, penguatan mudik gratis, subsidi transportasi massal, penambahan armada kereta dan bus, hingga rekayasa lalu lintas yang lebih humanis.
Dalam konteks ini, DPR dan pemerintah seharusnya tidak tergesa menjadi regulator yang gemar membatasi, tetapi menjadi perancang solusi yang berpihak. Rakyat kecil tidak butuh larangan; mereka butuh pilihan.
Jika suatu hari nanti infrastruktur transportasi publik benar-benar memadai, terjangkau, dan merata, larangan mungkin akan terasa masuk akal. Tetapi sebelum titik itu tercapai, kebijakan yang terburu-buru justru berisiko mencederai rasa keadilan sosial.
Mudik adalah cerita tentang pulang. Dan negara seharusnya memastikan setiap warga bisa pulang dengan aman, tanpa merasa dihukum oleh keadaan ekonominya sendiri. (**)
