“Padahal tidak semua orang ingin bantuan saja, tapi ada juga yang ingin membeli (rumah) dengan harga yang murah tentunya dengan cicilan yang jangka panjang sifatnya,” urainya.
Fahri menegaskan, rumah merupakan hak azazi manusia sebagaimana pangan dan sandang. Sehingga, dia berpendapat rumah sama dengan makanan, dan pakaian. Rumah adalah produk sosial, bukan produk komersial.
“Tugas pemerintah adalah menurunkan harganya. Serendah mungkin dan mengatur mekanisme supaya rakyat bisa membeli dengan harga yang paling murah dan dengan tenor yang paling panjang. Itu yang lagi kami desain sekarang ini,” pungkasnya.
Sementara itu, mewakili gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Gus Yasin, sapaan akrab Wagub Taj Yasin Maemoen, mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat siap dengan skema pemerintah pusat untuk mengentaskan angka backlog di Jateng tersebut. Dia menggarisbawahi bahwa penanganan backlog benar-benar di peruntukkan bagi masyarakat tidak mampu, dengan Desil 1 sampai dengan Desil 4.
“Data ini yang kami olah dan kami berikan kepada pemerintah pusat sehingga tertarik dengan Jawa Tengah. Karena angka 1 juta (backlog) itu benar-benar ini yang Desil 1 sampai 4,” ujarnya.
Dalam paparannya pada pertemuan dengan Wamen PKP, Gus Yasin mengatakan, backlog perumahan masih menjadi tantangan besar di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data akhir Triwulan I Tahun 2026, sisa backlog perumahan untuk desil 1 sampai 4 tercatat sebesar 1.051.656 unit.
Sementara berdasarkan data MyPKP, total backlog perumahan di Jawa Tengah mencapai sekitar 6,6 juta unit untuk desil 1 sampai 10.
“Kondisi ini memerlukan intervensi yang masif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat,” ujarnya.
Bantuan
Di katakan, Pemprov Jateng terus melakukan intervensi melalui dukungan APBD Provinsi berupa bantuan keuangan pemerintah desa dan bantuan sosial. Pada Tahun 2025, penanganan rumah mencapai 17.510 unit. Sedangkan tahun 2026 di targetkan sebanyak 5.000 unit.
