Selain itu, infrastruktur, paguyuban dan dokumen pendukung harus disiapkan.
” Seperti budidaya, tahun ini belum dapat anggaran, tahun dwpan diusahakan.Karena kira belum mempunyai SK tim pengawas perikanan budidaya. Jadi kita harus bentuk dulu, keluarkan SK-nya dan latih pengawasnya, baru diusulkan ke Kementerian,” sebutnya.
Lebih lanjut Pj Bupati Tegal mengungkapkan, pihaknya tengah menjajaki ke Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tahun ini bisa turun anggaran untuk membantu pemberdayaan istri- istri nelayan agar ekonomi di wilayah pantai bisa tumbuh.
Untuk keperluan tersebut, dibutuhkan kelengkapan dokumen dari Dinas Perikanan Kabupaten Tegal.
Beberapa komoditas hasil pantai Kabupaten Tegal yang banyak diminati konsumen luar daerah seperti teri nasi, teri Jawa dan terasi. Namun, lanjut Agustyarsyah, komoditas tersebut justru banyak dibeli warga luar daerah dan diberi label daerah lain. (T04_Red)
