Perjuangan Kartini ini, bukanlah sekadar tuntutan kesetaraan dalam pengertian liberal; ia juga menyoroti pentingnya membangun keadilan struktural yang mendukung perempuan untuk berperan aktif dalam kehidupan publik. Gagasannya tentang emansipasi perempuan tidak hanya menitikberatkan pada kebebasan individu, tetapi juga pada tanggung jawab kolektif untuk menciptakan masyarakat yang adil.Dan kini, lebih dari seabad setelah perjuangan Kartini, fenomena perempuan yang memimpin sebagai kepala daerah di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, dapat dilihat sebagai salah satu realisasi gagasan-gagasannya.
Pada bagian lain, pemikiran kritis kartini pun masih relevan hingga kini, di mana perempuan yang menjadi kepala daerah masih kerap menghadapi stereotip dan prasangka gender. Belum lagi para kepala daerah perempuan juga dituntut untuk dapat memadukan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas dalam kepemimpinan mereka. Kepala daerah perempuan di Jawa Tengah sering kali harus menegosiasikan antara peran mereka sebagai pemimpin modern dengan ekspektasi kultural terhadap perempuan Jawa.Namun, keberhasilan beberapa perempuan menjadi kepala daerah di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Brebes yang akan memasuki periode ke-tiga kepemimpinan Bupati perempuan turut menunjukkan bahwa hambatan-hambatan kultural tersebut perlahan-lahan dapat diatasi.
Melihat ke depan, pemikiran kritis Kartini tentang pendidikan dan kesetaraan gender masih sangat relevan sebagai panduan dalam mengembangkan kepemimpinan perempuan di tingkat lokal. Keberhasilan kepala daerah perempuan di Jawa Tengah membuktikan bahwa visi Kartini tentang perempuan yang terdidik dan mampu memimpin bukanlah utopia. Namun, masih diperlukan upaya sistematis untuk mengatasi hambatan struktural dan kultural yang menghalangi partisipasi perempuan dalam kepemimpinan publik.
