smpantura – Program PAMSIMAS yang dilanjutkan pada 2026 oleh Kementerian Pekerjaan Umum patut diapresiasi sebagai salah satu instrumen strategis negara dalam memperluas akses air minum dan sanitasi layak di wilayah perdesaan. Di tengah target besar Universal Access 100 persen air minum aman dan sanitasi layak, keberlanjutan program berbasis masyarakat ini menjadi tanda bahwa negara tidak sepenuhnya menyerahkan persoalan dasar kehidupan warga kepada mekanisme pasar.
Namun, apresiasi saja tidak cukup. Program sebesar PAMSIMAS justru perlu terus dikritisi secara konstruktif agar manfaatnya benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Secara konseptual, pendekatan berbasis masyarakat yang menjadi fondasi PAMSIMAS merupakan langkah progresif. Pelibatan warga sejak tahap perencanaan hingga pengelolaan sarana menciptakan rasa memiliki (sense of ownership) yang kuat. Ini penting, karena banyak proyek infrastruktur desa gagal bertahan bukan karena kekurangan anggaran, melainkan karena minimnya partisipasi sosial dalam pemeliharaan.
Akan tetapi, persoalan utama PAMSIMAS bukan terletak pada desain programnya, melainkan pada praktik implementasinya di lapangan.
Masih ditemukan fakta bahwa indikator “desa telah terlayani air perpipaan” sering dipahami secara administratif, bukan substantif. Dalam realitas desa yang luas dan terdiri dari banyak grumbul atau dusun terpencar, keberadaan jaringan air di satu wilayah kecil kerap dianggap mewakili seluruh desa. Akibatnya, sejumlah wilayah yang sebenarnya masih kesulitan air bersih justru tidak lagi menjadi prioritas intervensi program. Di sinilah letak masalah pemerataan yang perlu segera diperbaiki.
