“Intinya ini hanya miss komunikasi, karena Disdukcapil tidak melayangkan surat pemberitahuan atau informasi program baru. Sehingga, operator PAS jadi bingung karena jadi sasaran protes masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, terkait realisasi program kios rencananya akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Yakni, Dinkominfotik, Disdukcapil dan Dinpermasdes sebagai leading sektornya. Harapannya, kios administrasi terpadu di desa tersebut bisa dilaksanakan tahun ini. Sehingga, data base terpadu dan terpusat tingkat desa bisa terakomodir dalam program kios data. Termasuk, mekanisme penganggaran dan pengadaan sarpras dan fasilitas yang dibutuhkan. (T07_red)
