BREBES, smpantura – Puluhan operator desa Program Pendamping Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes, Senin (17/10). Mereka datang untuk mempertanyakan kelanjutan program PAS terkait teknis pengajuan pembuatan administrasi kependudukan. Sejak April lalu, banyak masyarakat protes ke desa setelah mengurus adminduk yang, pengajuannya di kecamatan, tetapi belum ada kepastian kapan selesai jadinya.
Sekretaris Paguyuban Kades Tali Asih Kabupaten Brebes, Syaefudin Trirosanto mengatakan, banyak operator desa PAS justru menjadi sasaran keluhan masyarakat. Terlebih, banyak masyarakat yang merasa terhambat saat mengurus adminduk karena belum ada kejelasan. Sehingga, banyak operator meminta kepastian sekaligus kejelasan kelanjutan program PAS.
“Jika memang program PAS sudah dihentikan, seharusnya ada informasi atau sosialisasi dari Disdukcapil. Sehingga, ketika masyarakat mengalami kendala bisa dijelaskan operator desa,” jelasnya.
Mandegnya program PAS, kata dia, idealnya disertai dengan pemberitahuan atau sosialisasi. Sebab, banyak masyarakat awam yang hanya ingin mengurus adminduk tapi justru merasa terhambat. Padahal, prosesnya memang sudah bisa langsung ke kecamatan tanpa harus membawa pengantar dari desa. Namun, ternyata banyak masyarakat yang kecele karena tidak bisa mempertanyakan kepastian waktu selesainya adminduk yang diajukan.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Brebes Heri Fitriansyah mengatakan, pihaknya mengapresiasi upaya pengurus Paguyuban Kades yang memfasilitasi audiensi operator PAS dengan DPRD. Bahkan, pihaknya juga mendukung penuh usulan pemerintah desa merealisasikan kios data terpusat tingkat desa. Sebab, program tersebut dinilai sangat penting untuk acuan data base terpadu.
“Intinya ini hanya miss komunikasi, karena Disdukcapil tidak melayangkan surat pemberitahuan atau informasi program baru. Sehingga, operator PAS jadi bingung karena jadi sasaran protes masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, terkait realisasi program kios rencananya akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Yakni, Dinkominfotik, Disdukcapil dan Dinpermasdes sebagai leading sektornya. Harapannya, kios administrasi terpadu di desa tersebut bisa dilaksanakan tahun ini. Sehingga, data base terpadu dan terpusat tingkat desa bisa terakomodir dalam program kios data. Termasuk, mekanisme penganggaran dan pengadaan sarpras dan fasilitas yang dibutuhkan. (T07_red)