SLAWI, smpantura – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal agenda Pengambilan Keputusan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 disahkan, Rabu (23/11). Kendati tidak dihadiri Anggota Fraksi Gerindra, namun paripurna tetap berjalan lancar.
Paripurna yang dihadiri Bupati Tegal Hj Umi Azizah dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Moh Faiq. Sebelum dibuka, Moh Faiq mengabsen kehadiran anggota DPRD.
Dalam absen itu, Fraksi PKB hadir semua dengan jumlah anggota 14 orang, Fraksi PDI Perjuangan 11 orang dari 12 orang, Fraksi Gerindra 7 orang tidak ada yang hadir, Fraksi Golkar 8 dari 9 orang, Fraksi PPP Nurani Rakyat 2 dari 4 orang, dan Fraksi Demokrat Sejahtera 4 orang. Selain itu, pimpinan juga diabsen dan Wakil Ketua dari Fraksi Gerindra Rudi Indrayani juga tidak hadir.
Rapat paripurna diawali dengan laporan Badan Anggaran yang dibacakan Sekretaris DPRD Kabupaten Tegal, Untung Subagyo. Usai pembacaan laporan tersebut, dilakukan penandatangan Pengambilan Keputusan RAPBD 2023 oleh Ketua DPRD Kabupaten Tegal Moh Faiq, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal dari Fraksi PDI Perjuangan Rustoyo, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal dari Fraksi Golkar Agus Solichin dan Bupati Tegal Hj Umi Azizah.
Faiq usai paripurna menuturkan, Paripurna DPRD Kabupaten Tegal agenda Pengambilan Keputusan RAPBD 2023 telah memenuhi quorum. Pihaknya sangat bersyukur karena paripurna berjalan lancar, sehingga bisa disahkan. Kendati sebelumnya terdapat permasalahan, namun hal itu dinilai sebagai dinamika dalam pembahasan APBD.
“Ini dijadikan semangat untuk kritis. Intinya endingnya berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Menurut dia, persoalan anggaran tambahan yang diusulkan Bupati Tegal telah dibahas secara terperinci dalam Badan Anggaran. Dalam pembahasan itu, DPRD tidak ada menambahi kegiatan dan hanya membahas yang tambahan anggaran dari kebijakan Pemerintah Pusat. Pasalnya, anggaran wajib untuk pendidikan dan kesehatan yang harus dilaksanakan daerah bukan persentase, tapi wujud nominal angka. Penambahan anggaran untuk pendidikan Rp 102 miliar dan untuk kesehatan Rp 64 miliar.
“Selain itu, juga membahas anggaran mendesak seperti Kecamatan Kramat yang mau ambruk,” terangnya.
Dijelaskan, APBD Kabupaten Tegal 2023 masih berfokus kepada infrastruktur. Selain itu, juga permasalahan sampah dan lingkungan hidup. Tak hanya itu, pengembangan budaya juga menjadi fokus di tahun 2023. Bantalan ekonomi untuk mengatasi inflasi daerah juga dianggarkan.
“Untuk pendidikan malah lebih dari 20 persen. Bahkan, dianggarkan lebih dari Rp 1 trilyun untuk pendidikan,” ujarnya.
Saat ditanyakan soal ketidakhadiran Fraksi Gerindra, Faiq menuturkan, Fraksi Gerindra diakui sudah tidak mengikuti sejak pembahasan di Badan Anggaran. Ia tidak mengetahui alasan ketidakhadiran Fraksi Gerindra dalam paripurna.
“Alasannya silahkan konfirmasi kepada Fraksi Gerindra,” katanya.
Wakil Ketua dari Fraksi Gerindra, Rudi Indrayani menjelaskan, ketidakhadiran Fraksi Gerindra dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal agenda Pengambilan Keputusan RAPBD 2023, tidak sepakat dengan anggaran tambahan yang merupakan Mandatori Pemerintah Pusat. Hal itu dikarenakan banyak kegiatan yang tidak sesuai, diantaranya kegiatan pengadaan leptop, namun akan dibelanjakan untuk pembelian perangkat komputer. Selain itu, pembangunan MCK di sekolah dinilai tidak masih menimbulkan persoalan.
“Kami khawatir kedepan berimplikasi hukum. Makanya, kami tidak hadir,” pungkasnya. (T05-Red)
Baca Juga
