Menurut dia, persoalan anggaran tambahan yang diusulkan Bupati Tegal telah dibahas secara terperinci dalam Badan Anggaran. Dalam pembahasan itu, DPRD tidak ada menambahi kegiatan dan hanya membahas yang tambahan anggaran dari kebijakan Pemerintah Pusat. Pasalnya, anggaran wajib untuk pendidikan dan kesehatan yang harus dilaksanakan daerah bukan persentase, tapi wujud nominal angka. Penambahan anggaran untuk pendidikan Rp 102 miliar dan untuk kesehatan Rp 64 miliar.
“Selain itu, juga membahas anggaran mendesak seperti Kecamatan Kramat yang mau ambruk,” terangnya.
Dijelaskan, APBD Kabupaten Tegal 2023 masih berfokus kepada infrastruktur. Selain itu, juga permasalahan sampah dan lingkungan hidup. Tak hanya itu, pengembangan budaya juga menjadi fokus di tahun 2023. Bantalan ekonomi untuk mengatasi inflasi daerah juga dianggarkan.
“Untuk pendidikan malah lebih dari 20 persen. Bahkan, dianggarkan lebih dari Rp 1 trilyun untuk pendidikan,” ujarnya.
Saat ditanyakan soal ketidakhadiran Fraksi Gerindra, Faiq menuturkan, Fraksi Gerindra diakui sudah tidak mengikuti sejak pembahasan di Badan Anggaran. Ia tidak mengetahui alasan ketidakhadiran Fraksi Gerindra dalam paripurna.
“Alasannya silahkan konfirmasi kepada Fraksi Gerindra,” katanya.
Wakil Ketua dari Fraksi Gerindra, Rudi Indrayani menjelaskan, ketidakhadiran Fraksi Gerindra dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal agenda Pengambilan Keputusan RAPBD 2023, tidak sepakat dengan anggaran tambahan yang merupakan Mandatori Pemerintah Pusat. Hal itu dikarenakan banyak kegiatan yang tidak sesuai, diantaranya kegiatan pengadaan leptop, namun akan dibelanjakan untuk pembelian perangkat komputer. Selain itu, pembangunan MCK di sekolah dinilai tidak masih menimbulkan persoalan.
