”Masalah lahan sangat krusial. Kami dari DPR RI akan membantu mendorong penyelesaian agar kebutuhan investor segera terpenuhi,” tegasnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Batang, Sri Purwaningsih, memanfaatkan kunjungan Komisi VI untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan infrastruktur di wilayah penyangga KEK Industropolis. Pemkab Batang meminta dukungan pusat untuk pembangunan Pasar Plelen, alun-alun kawasan Gringsing, peningkatan akses jalan menuju KEK Industropolis, serta pengembangan stasiun penunjang pekerja.
”Kami sudah siap lahan untuk pasar dan alun-alun. Tinggal dukungan anggaran dari pusat melalui APBN,” jelas Sri.
Selain itu, Pemkab Batang juga mendorong pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) dan stasiun khusus pekerja. Saat ini, fasilitas perhentian kereta di sekitar KEK Industropolis masih bersifat sementara, sehingga belum optimal untuk mobilitas pekerja dan logistik. Sri Purwaningsih juga mengungkapkan, kehadiran KEK Industropolis mulai membuka peluang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk terlibat dalam pengembangan ekonomi kawasan, seperti rencana pembangunan dryport dan jaringan gas yang akan melibatkan Perumda milik Pemkab Batang.
”Dengan demikian, manfaat kawasan industri tidak hanya dirasakan investor, tetapi juga daerah,” ujarnya. (**)
