BATANG, smpantura – Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VI DPR RI, Kementerian BUMN, Danareksa, dan Pemerintah Kabupaten Batang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Kamis (21/5), mengungkap setidaknya ada tiga persoalan strategis yang akan menentukan masa depan kawasan industri terbesar di Indonesia tersebut.
Pembahasan tidak lagi sekadar fokus pada percepatan masuknya investasi, tetapi bergeser pada beberapa hal. Mulai dari kesiapan lahan, pembangunan kota penyangga, serta jaminan prioritas bagi tenaga kerja lokal di tengah ekspansi industri yang pesat. Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, menegaskan, kesuksesan KEK Industropolis tidak hanya di tentukan oleh besarnya modal yang masuk, melainkan juga oleh kesiapan wilayah di sekitar kawasan industri, seperti Gringsing dan sekitarnya.
”Fasilitas di Gringsing dan kota penyangga harus segera di percepat. Ini momentum baik karena semua pemangku kepentingan hadir, dari Komisi VI, Danareksa, hingga Pemda Batang,” ujar Rizal Bawazier dalam pertemuan tersebut.
Menurutnya, ada tiga pemicu utama keputusan investor sebelum menanamkan modal yaitu kemudahan fasilitas daerah, insentif pajak, dan ketersediaan tenaga kerja. Oleh karena itu, ia mengapresiasi kebijakan Pemkab Batang yang memberikan keringanan pajak bagi investor yang menyerap tenaga kerja lokal minimal 70 persen.
”Investor hanya melihat tiga poin yaitu keringanan pajak, fasilitas daerah, dan tenaga kerja. Jika tenaga kerja lokal terserap tinggi dan fasilitas mendukung, investor pasti tertarik,” tambah Rizal.
Sorotan Utama
Selain itu, persoalan lahan juga menjadi sorotan utama. Rizal menyebut, tingginya permintaan investor membuat kebutuhan lahan industri di KITB terus melonjak. DPR RI berjanji akan mengakselerasi penyelesaian masalah ini melalui koordinasi dengan PTPN dan Kementerian BUMN.
