“Penyelenggaraan layanan di MPP ini tentu harus berkelanjutan. Saat ini kita sudah mulai masuk ke MPP digital. Sekarang prosesnya tidak manual tapi langsung terintegrasi dengan layanan di Kemendagri. Ini berkat kerja keras bersama untuk menembus batas birokrasi,” katanya.
Namun demikian, Anas tidak memungkiri, bahwa untuk membangun MPP Digital ini, pihaknya harus bekerja lebih keras lagi.
Salah satu teknologi yang akan diterapkan di MPP digital ini, adalah face recognition, untuk memverifikasi pengguna, yang otomatis terintegrasi dengan identitas kependudukan digital.
“Nanti, masyarakat pengguna hanya sekali dipindai wajahnya lewat face recognition, di awal, sehingga selanjutnya tidak perlu direkam karena mesin sudah otomatis mengenali begitu kamera telepon pintarnya dihadapkan ke wajah,” ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Diah Natalisa menyampaikan, bahwa hingga minggu pertama bulan Juli 2023, pihaknya mencatat, sudah ada 120 MPP yang berdiri. Sehingga dengan diresmikannya 14 MPP ini, menambah jumlah MPP di Indonesia menjadi 134 MPP.
Diah menambahkan, selain 14 MPP yang diresmikan hari ini, juga ada 69 pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, yang tengah berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB, terkait pendirian MPP.
Ditemui usai acara, Bupati Tegal Umi Azizah menyampaikan, bahwa pembanguan MPP Satya Dahayu Kabupaten Tegal ini, merupakan program unggulan pertama dari sembilan program unggulan yang ada.
“Hari ini, MPP Satya Dahayu Kabupaten Tegal sudah diresmikan penggunaannya secara langsung oleh bapak menteri. Mudah-mudahan kehadirannya mampu melayani warga pemohon, memudahkan pengurusan izin usaha, investasi dan kebutuhan administrasi lainnya,” ujar Umi.
