“Tahapan di provinsi tentu kita kawal, termasuk dorongan agar Gubernur dan DPRD Jateng segera memparipurnakan usulan CDOB Brebes Selatan. Komunikasi dengan pusat juga harus terus berjalan, sehingga saat moratorium di buka, Brebes Selatan sudah siap,” katanya.
Sementara itu, Ketua Masyarakat Peduli Pemekaran (MPP) Brebes Selatan, Ma’mur (Jimur), mendukung langkah presidium. Ia menilai pengawasan terhadap penggalangan dana penting dilakukan agar perjuangan pemekaran tidak dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.
“Masyarakat perlu memahami mana kegiatan resmi dan mana yang bukan. Perjuangan ini harus tertib dan tidak membebani masyarakat,” ujarnya. (**)
