Gubernur meminta para pejabat baru, terutama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terjebak pada birokrasi yang panjang dan melelahkan.
Menurutnya, birokrasi tidak boleh terjebak dalam prosedur berbelit, terutama dalam pelayanan langsung kepada masyarakat. Birokrasi harus hadir untuk melayani, bukan sekadar menjalankan urusan administratif.
“Kami ingin birokrasi kita itu melayani, bukan mempersulit,” tandasnya.
Ia meminta kepala OPD yang baru dilantik segera melakukan perubahan di unit kerja masing-masing. Ahmad Luthfi juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap pelayanan dan keluhan masyarakat. Ia mewanti-wanti agar tidak ada keluhan publik yang dibiarkan terlalu lama tanpa jawaban. Aduan masyarakat harus ditindaklanjuti dalam waktu 1×24 jam.
“Tidak boleh ada komplain publik yang dibiarkan. Semua harus terjawab cepat,” katanya.
Seluruh fungsi pelayanan pemerintah, lanjut dia, mulai dari kesehatan, infrastruktur, hingga urusan pemerintahan daerah, harus mampu menekan potensi keluhan masyarakat.
Kritik dari publik harus diterima sebagai masukan dan bahan evaluasi untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja.
Ahmad Luthfi menegaskan, pejabat yang baru dilantik harus langsung membawa nilai tambah dan perubahan setelah kembali ke unit kerja masing-masing. Meski orang yang mengisi jabatan bisa berganti, birokrasi harus tetap berjalan dan semakin baik.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyinggung capaian Jawa Tengah yang dinilai baik berkat kolaborasi antarlembaga dan OPD. Menurutnya, kolaborasi tersebut harus terus diperkuat agar kinerja pembangunan dan pelayanan publik semakin meningkat.
