Dari beberapa catatan yang diberikan, Dadang meminta adanya sinergi dan kolaborasi. Baik terkait keamanan yang dianggap belum sempurna, peningkatan capacity building hingga penanganan kedaruratan dan bencana.
Bahkan Dadang menilai, aspek kedaruratan dan bencana tidak hanya berlaku untuk MPP saja, melainkan juga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
“Memang tidak hanya di MPP saja. Seluruh gedung seharusnya memiliki SOP. Tidak hanya disampaikan secara lisan dan tertulis, tetapi juga pada saat kegiatan atau event di mana saat itu berkumpul banyak orang itu harus tersampaikan setiap saat. Karena kita tidak akan menduga kapan kedaruratan dan bencana itu terjadi,” jelasnya.
Untuk memenuhi hal itu, seluruh OPD, stakeholder maupun instansi dapat berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemadam kebakaran.
“Kita punya BPBD dan Damkar. Bagaimana menangani atau bersikap pada saat terjadi sesuatu, bisa kita kolaborasikan. Termasuk terhadap kedaruratan peralatan yang ada, semisal lift. Bagaimana kita menyikapi saat terjadi listrik padam dan lift mati, alurnya perlu dibuat. Nomor yang dihubungi ada atau tombol darurat juga disediakan,” pungkasnya.
Ditambahkan Dadang, loordinasi antar penyedia layanan publik yang ada di MPP sudah sangat baik, tinggal ditingkatkan dan didorong, sesuai dengan kebutuhan awal yakni penyelenggaraan layanan langsung, elektronik, mandiri dan layanan bergerak.
“Untuk layanan bergerak kita koordinasikan dengan seluruh penyedia layanan. Tak lupa kita sematkan tagline MPP bergerak untuk pelayanan, berikut dengan jenis-jenis layanan hingga jadwal,” pungkasnya.
