Menurutnya, Silpa tinggi bisa menjadi indikator efisiensi, namun juga bisa menunjukkan kurang optimalnya pelaksanaan program.
“Dari jumlah Silpa itu, hanya sekitar Rp 4,09 miliar yang bebas digunakan. Sisanya sudah terikat penggunaannya di tahun anggaran berikutnya,” jelasnya.
Dia juga mengajukan beberapa pertanyaan strategis, seperti apa penyebab utama Silpa tinggi serta dari pos belanja mana saja dana yang tidak terserap.
Meski ada sejumlah catatan dan masukan, seluruh fraksi tetap menyatakan setuju agar pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dilanjutkan ke tahap berikutnya. (**)
